Terkaitdengan perancangan undang-undang DPD sangat dibatasi. Kewenangan DPD setelah adanya Putusan MK, menempatkan kedudukannya yang setara dengan DPR dan Presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Setelah Putusan MK, maka telah terjadi perubahan dalam Proses Penyusunan dan Pengajuan RUU di
6 Juni 2022 Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? A. DPR B. MK C. MPR D. Menteri E. MA Jawaban Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? Selamat datang kembali teman-teman Beskem, Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan di atas. Jawaban C. MPRSebelumterjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yangEksWakil Ketau DPR Hajriyanto Y Thohari memberi penjelasan soal pelantikan presiden dan wakil presiden, yang sangat sulit untuk bisa dijegal. Ini aturan di Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang Untukitu, para pendiri republik ini (founding fathers) perlu membentuk undang-undang dasar, yaitu UUD 1945 yang sifatnya integralistik.Artinya, kekuasaan dibuat cenderung dan relative lebih besar pada pemerintahan eksekutif, resiko ketiraniannya membuat pemerintahan eksekutif sulit dijatuhkan sehingga Soekarno memerintah cukup lama bahkan
presidensewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berupa pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintah pusat yang ada di daerah disebut .
mZVhjm.